Jangan biarkan perubahan regulasi menghambat operasional perusahaan Anda. Temukan solusi tuntas untuk usaha Anda bersama Tim Professional TWA.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, aturan main terkait outsourcing atau alih daya kini mengalami pembaruan. Ada batasan dan standar baru yang harus dipenuhi agar bisnis tetap aman secara hukum.

Lanskap aturan ketenagakerjaan di Indonesia sedang mengalami transisi besar. Pasca putusan MK terbaru mengenai UU Cita Kerja, aturan main alih daya tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kini menetapkan standar yang lebih ketat mengenai:
1. Batasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.
2. Kepastian pemenuhan hak dan perlindungan kesejahteraan pekerja.
3. Prosedur administrasi yang harus lebih transparan dan akuntabel.

Mengabaikan perubahan ini bukan hanya soal masalah administrasi, tetapi dapat memicu risiko hukum dan gangguan operasional yang serius bagi perusahaan Anda di tahun 2026 ini.

Poin Penting 1:
Klasifikasi Pekerjaan
Pemerintah kini memperketat kriteria posisi apa saja yang boleh menggunakan jasa outsourcing. Salah langkah bisa berisiko sanksi administratif.

Poin Penting 2:
Kepastian Hak Pekerja
Aturan mengenai kompensasi dan jaminan sosial kini lebih rigid. Perusahaan wajib memastikan seluruh administrasi ketenagakerjaan tercatat dan terbayar sesuai standar terbaru 2026.

Kami memantau setiap perubahan regulasi secara real-time. Dengan bermitra bersama kami, Anda tidak perlu pusing memikirkan update Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tim legal kami menjamin kepatuhan terhadap regulasi.

Fokus pada Bisnis Utama Anda! Biarkan kami yang mengelola kompleksitas SDM dan aturan hukumnya. Efisiensi terjaga, risiko hukum terminimalisir.

Konsultasikan Kebutuhan Tenaga Kerja Anda Sekarang. Hubungi tim ahli PT Tuntas Wahana Abadi klik link di bio untuk solusi yang tuntas.

Follow instagram @twa.group untuk update informasi outsourcing terpercaya.